Kejari Hentikan Dugaan Korupsi 2,9 Miliar Rupiah, Kompak Desak KPK Ambil Alih Penyelidikan

Kantor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. (Foto: Arishandi)
Kantor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. (Foto: Arishandi)

PASURUANTIMES – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan menghentikan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan kantor Kecamatan Panggungrejo senilai Rp 2,9 miliar tahun 2017. Penghentian kasus yang menyeret Wali Kota Pasuruan setelah dilakukan gelar perkara yang menyimpulkan bahwa potensi kerugian negara tersebut telah dikembalikan ke kas negara, meski telah melewati jatuh tempo.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Pasuruan, Siswono menjelaskan, dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan 15 orang saksi, pihaknya menyimpulkan bahwa kasus ini tidak perlu dinaikkan ke tahap penyidikan. Karena potensi kerugian negara Rp 2,9 miliar sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK ini sudah dikembalikan. 

Pengembalian uang dari pemilik lahan, Handoko, dengan dua kali cicilan dan melewati jatuh tempo, dianggap bukan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu juga mengacu pada Inpres No 1 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional.

"Pengembalian uang Rp 2,9 miliar ke kas negara menjadikan potensi kerugian negara sudah tidak ada. Sehingga yang dipersoalkan sudah tidak ada,” kata Siswono.

Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan kasus dugaan korupsi ini akan dibuka kembali selama ada bukti dan fakta baru. Penyidik Kejari akan menghadirkan saksi-saksi untuk menindaklanjuti bukti dan fakta baru tersebut.

Sementara itu, Koordinator Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (KOMPAK) Pasuruan, Lujeng Sudarto, mengecam keputusan Kejari yang menghentikan kasus dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, dasar hukum penghentian perkara dianggap tidak tepat dan melawan akal publik. 

“Penerapan Inpres No 1 tahun 2016 khusus diperlakukan untuk proyek konstruksi yang berbeda dengan kasus pengadaan lahan yang sarat manipulatif. Kejari Kota Pasuruan tidak taat hukum. Seharusnya Kejari menggunakan rujukan hukum UU BPK dan peraturan BPK No 2 tahun 2017 untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut,” tegas Lujeng Sudarto. 

Atas penghentian kasus dugaan korupsi tersebut, Kompak akan melakukan pengaduan dan konsultasi hukum kepada KPK. Sesuai pasal 8 ayat 2 Undang- Undang No 30 tahun 2002 tentang KPK, lembaga antirasuah berhak mengambil alih penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang diindikasikan melibatkan Wali Kota Pasuruan.

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Pasuruan TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top