Usaha Haram versus Usaha Halal (4)

Tanggapi Polemik Pengusaha Purel dan Pengusaha Kuliner, Wali Kota Malang : Bisa Jadi Karaokenya Juga Ditindak

Wali Kota Malang Sutiaji (Dok. MalangTIMES)
Wali Kota Malang Sutiaji (Dok. MalangTIMES)

PASURUANTIMES, MALANG – Persaingan bisnis yang ketat antara pengusaha Warunk Upnormal dan karaoke Next KTV memang sempat memunculkan opini liar di tengah masyarakat. Sebagaimana ulasan seri pertama MalangTIMES (baca : Ketika Pengusaha Purel Lawan Pengusaha Kuliner, Siapa Pemenangnya?), tak sedikit yang menuduh jika pemerintah Kota Malang dalam hal ini Satpol PP lebih banyak memihak pada bisnis karaoke yakni next KTV yang sebelumnya melayangkan surat aduan. 

Saat dimintai keterangan terkait tudingan itu, dengan tegas Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan jika hal itu tidak benar. Dengan nada santai, orang nomor satu di Pemkot Malang itu menyampaikan setiap tindakan hukum yang dilakukan anak buahnya yaitu Satpol PP tentu berdasarkan pada aturan. 

Meski tak mau banyak berkomentar lantaran ia merasa belum tahu pasti duduk permasalahannya, politisi Demokrat itu menyampaikan Pemerintah Kota Malang tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. 

"Saya tidak bisa komentar banyak, karena saya belum tahu persis duduk permasalahannya. Tapi ketika Satpol PP bertindak, itu pasti sudah berdasarkan aturan. Kalau memang yang lain tidak sesuai izinnya, pasti akan ditindak," jelas Sutiaji pada MalangTIMES, Jumat (18/1/2019). 

Sutiaji juga menegaskan, sejak awal setiap investasi yang masuk ke Kota Malang tentu harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Ketika sebuah tempat usaha yang sudah berdiri ternyata tidak mengantongi izin, maka sudah pasti akan mendapatkan tindakan tegas. 

Tindakan tegas tersebut menurutnya berlaku untuk semua usaha yang ada di Kota Malang. Sebagaimana aturan yang ada, Satpol PP sebagai penegak hukum wajib untuk memeriksa dan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

"Sudah pasti, yang namanya melanggar dan nggak ada izin siapapun itu akan dilihat dan diberi tindakan. Bisa jadi karaokenya nanti juga ditindak. Karena sebelumnya kan karaoke tersebut juga ditindak lantaran menjual alkohol," imbuh pria berkacamata itu. 

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Malang Priyadi menambahkan, awal pekan ini Satpol PP sengaja mendatangi Warunk Upnormal yang ada di kawasan Komplek Ruko Borubudur Commercial Centre di Jalan Terusan Borobudur 86 lantaran mendapat laporan dari warga. 

Dari laporan itu, tim yang bertugas mendapati tempat yang biasa digunakan sebagai tempat nongkrong mahasiswa itu tidak mengantongi izin usaha. Salah satunya adalah izin amdal lalin. Sehingga, saat ini masih diproses agar segera ada upaya untuk menyelesaikan urusan izin sesuai yang ditentukan. 

"Saat ini semua urusan izin Warunk Upnormal memang sedang dalam proses. Rencananya selasa pekan depan mereka akan dipanggil bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  terkait perizinan," jelas pria berkacamata itu. 

Ketika ditanya lebih jauh terkait prosedur penindakan yang saat ini dilakukan kepada Warunk Upnormal, Priyadi menjelaskan setiap tahapan akan dilakukan hingga selesai. Termasuk pertemuan untuk mencari titik terang berkaitan dengan pengurusan izin Warunk Upnormal itu sendiri. 

Dia juga menjelaskan izin usaha dari beberapa usaha yang berada di kawasan ruko tersebut akan kembali ditelusuri. Ketika memang diketahui ada pelanggaran, termasuk izin usaha yang belum terselesaikan, maka akan ditindak sebagaimana Warunk Upnormal saat ini. 

"Sekarang yang dipermasalahkan itu memang Warunk Upnormal. Jenis usaha yang ada di kanan kirinya jelas akan dilihat juga dan itu bertahap," urai mantan Camat Blimbing itu. 

Priyadi juga menyampaikan saat ini baru Warunk Upnormal yang belum mengantongi izin. Sedangkan jenis usaha lain ada di kanan dan kiri Warunk Upnormal ia sebut telah memiliki izin usaha sebagaimana ketentuan. 

"Sejauh ini setahu kami baru Warunk Upnormal yang belum mengantongi izin. Kalau karaoke apa itu mamanya, Next KTV ya namanya, itu kata mereka sudah mengantongi izin," paparnya.

Namun ia menyampaikan saat ini belum melihat secara detail tempat usaha Next KTV tersebut. Termasuk adanya desas-desus jika bangunan milik karaoke Next KTV tersebut melanggar aturan terkait sempadan sungai. 

"Belum dicek mbak," jawabnya saat ditanyai terkait desas desus bangunan next KTV yang melanggar sempadan sungai. 

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)  
Kota Malang M Subkhan masih belum merespons pertanyaan MalangTIMES. 

Saat coba dihubungi melalui jaringan seluler beberapa kali, tak ada jawaban dan hanya terdengar nada sambung. Sedangkan pesan singkat WhatsApp yang dikirimkan MalangTIMES juga hanya dibaca (tampak dengan centang biru dua) tapi tidak dijawab.

Pewarta : Pipit Angreini
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top