Usaha Haram versus Usaha Halal (5)

Sikapi Polemik Usaha Kuliner Vs Karaoke, Tokoh Agama Kota Malang Pun Akhirnya Angkat Bicara

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Malang Abdul Haris
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Malang Abdul Haris

PASURUANTIMES, MALANG – Sederet tokoh agama angkat bicara terkait ramainya polemik persaingan usaha antara pengusaha kuliner dan karaoke yang kini ramai diperbincangkan. Terlebih, dua tempat usaha itu selama ini menjadi tempat yang banyak didatangi oleh mahasiswa dan kalangan muda mudi. 

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Malang Abdul Haris berpendapat, pemerintah Kota Malang semestinya membuat program yang lebih jelas terkait dengan pembinaan moral pemudanya. Karena tempat-tempat hiburan itu ada lantaran pangsa pasarnya memang lumayan besar. 

"Makanya, perlu yang namanya program pembinaan moral. Mau dibawa ke mana pemuda kita ini. Kalau dibiarkan, yang punya uang yang bisa berkuasa," kata Haris saat dihubungi MalangTIMES, Jumat(18/1/2019). 

Menurutnya, selama ini tempat hiburan di Kota Malang semakin banyak bahkan beroperasi hingga dini hari. Oleh karena itu, ia mengimbau agar ada aturan terkait dengan jam buka tempat nongkrong. 

"Mau cafe atau pun tempat karaoke, itu semua harus jelas. Sekarang ini juga banyak cafe yang beroperasi sampai pagi. Dibatasi jam bukanya, dan siapa saja yang boleh masuk ke sana. Harus jelas aturannya," tegasnya. 

Dia menyampaikan, tempat nongkrong seperti cafe bahkan karaoke saat ini memang bukan hal asing bagi pemuda dan mahasiswa. Sayangnya, saat ini kalangan anak muda lebih banyak menghabiskan waktunya untuk nongkrong daripada berdiskusi. 

"Nongkrong itu juga penting untuk refreshing, tapi yang dibicarakan yang positif saja," jelasnya. 

Lebih jauh dia juga menyinggung prihal peredaran penjualan minuman keras (miras) di Kota Malang. Menurutnya, aturan yang dibuat selama ini masih kurang mendapat pengawasan dari petugas. Sehingga ada anggapan bahwa di sisi lain miras itu dilarang namun di sisi lain produksinya pun diizinkan. 

"Aturan kita sudah ada, tapi enggak pernah jalan karena lemah dipengawasan," papar Haris. 

Selain erat kaitannya dengan investasi melalui pengembangan ekonomi dan beragam jenis usaha, ia mengimbau agar pemerintah Kota Malang juga memperhatikan sisi pembinaan moral anak muda. Karena selama ini menurutnya belum ada program yang jelas dari pemerintah untuk memberi pagar pengawas kepada anak mudanya. 

"Beberapa kali melakukan pertemuan dengan Forkopimda sudah saya sampaikan. Beri aturan yang jelas pada tempat hiburan yang bukanya sampai pagi itu. Dan lagi, harus ada penertiban dan pengawasan. Selama ini saya juga masih kurang mendengar yang namanya upaya membentuk program pembinaan moral pemuda," pungkasnya.

Pewarta : Pipit Angreini
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top