"Proyek Politik" Rp 80 M untuk Pedesaan yang Terancam Hangus Direkayasa Ulang

Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.
Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.

PASURUANTIMES – Program ‘titipan’ politisi di DPRD Kabupaten Pasuruan untuk pembangunan insfrastruktur pedesaan senilai Rp 80 miliar direkayasa ulang agar tetap bisa dicairkan. Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar) mencari formulasi baru agar dana proyek yang dijanjikan untuk konstituen para politisi tersebut tidak hangus.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Pasuruan Agus Sutiadji menyatakan, rapat luar biasa di hotel mewah di Surabaya, Senin 4 Februari lalu, belum menghasilkan kesepakatan perubahan alokasi dana sebesar Rp 80 miliar. Pihaknya masih menunggu undangan rapat di dalam ataupun di luar kota dari Banggar DPRD untuk melakukan pembahasan ulang.

“Alokasi dana untuk infrastruktur di pedesaan sebesar Rp 80 miliar tidak disetujui Pemprov Jatim. Sehingga perlu dilakukan perubahan kegiatan agar anggaran tersebut tetap bisa terserap pada tahun 2019,” kata Agus Sutiadji.

Menurut Agus, pada tahun 2018 lalu, Pemprov Jatim sudah memberikan peringatan agar tidak lagi menganggarkan proyek politik hasil serap aspirasi masyarakat di APBD 2019. Namun tim keuangan Kabupaten Pasuruan tetap mengalokasikan proyek infrastruktur pedesaan yang tumpang tindih dengan program Dana Desa.

“Kami masih melakukan kajian dan format anggaran untuk mengalihkan program pembangunan tersebut. Format anggaran baru ini tetap dimintakan persetujuan Pemprov agar bisa dimanfaatkan kembali. Sehingga dana yang sangat besar ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timgar) Kabupaten Pasuruan menggelar rapat luar biasa di hotel mewah di Surabaya, membahas alokasi dana hibah dan jasmas sebesar Rp 80 miliar yang terancam hangus. Kedua tim keuangan ini menyamakan persepsi tentang pengalihan alokasi anggaran hibah untuk infrastruktur perdesaan yang tumpang tindih dengan anggaran dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat.

Para pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan belum bersedia memberikan klarifikasi atas nasib proyek politik yang menjadi usulannya. Mereka memilih saling lempar untuk memberikan kesimpulan hasil rapat tim keuangan tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan mengaku tidak mengikuti rapat tim keuangan di hotel mewah tersebut. Pihaknya juga belum menerima hasil rapat perubahan alokasi anggaran Rp 80 miliar yang ditolak Pemprov Jatim.

"Saya belum menerima informasi hasil rapat Banggar dan Timgar itu. Saya tidak ikut karena waktu itu sedang melakukan rapat dengan Bupati Pasuruan. Silahkan pimpinan dewan lainnya atau ke sekab Pasuruan,” kata Sudiono Fauzan

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Pasuruan TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top