Wakil Ketua DPRD: Pengulangan Kesalahan Dana Hibah Rp 80 M Karena Pemkab Pasuruan Tidak Transparan

Joko Cahyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.
Joko Cahyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan.

PASURUANTIMES –  Silang sengkurat terancam hangusnya bantuan dana hibah untuk pedesaan sebesar Rp 80 miliar ternyata berpangkal dari ketidak transparanannya Pemkab Pasuruan.

Larangan penganggaran dana hibah untuk pedesaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2018 tidak pernah tersampaikan ke DPRD Kabupaten Pasuruan.

Buntunya informasi terus belanjut hingga pembahasan rancangan APBD 2019 pada kisaran Agustus 2018 lalu. 

Sehingga Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar) kembali mengalokasikan belanja barang yang diserahkan pada desa Rp 82,212 miliar. 

Berdasar Permendagri tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, Desa tidak termasuk salah satu kriteria penerima hibah dan bantuan sosial. 

Karenanya, penganggaran belanja hibah ini tidak diperkenankan alias dilarang.

“Pemkab Pasuruan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Kami tidak pernah diberi tahu, bahwa LHP BPK 2018 yang diberikan kepada Bupati Pasuruan di antaranya terdapat larangan alokasi anggaran bantuan untuk desa. Sehingga pada pembahasan RAPBD 2019, Banggar-Timgar kembali mengalokasikan anggaran belanja barang untuk desa yang ternyata sudah dilarang,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono.

Menurut Joko, pada rekening anggaran belanja barang yang diserahkan desa senilai lebih Rp 80 miliar tersebut, tidak seluruhnya merupakan program dari jaring aspirasi masyarakat. 

Sekitar Rp 40 miliar di antaranya berasal dari program musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat.

“Program usulan dari dewan, merupakan salah satu fungsi jaring aspirasi masyarakat. Program ini juga bukan anggota dewan yang akan melaksanakannya, tetapi menjadi kewenangan Pemkab Pasuruan,” tandas Joko yang juga Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Pasuruan.

Atas terbitnya surat dari Pemprov Jatim tertanggal 21 Desember 2018 tentang evaluasi RAPBD 2019, lanjut Joko, tim keuangan Kabupaten Pasuruan harus bekerja ekstra untuk merevisi mata anggaran yang dinyatakan terlarang. 

Hasil rekayasa anggaran ini nantinya dikonsultasikan kembali pada Pemprov Jatim untuk mendapatkan persetujuan.

“Kesalahan penganggaran belanja barang untuk desa ini dialihkan pada mata anggaran lain. Jangan sampai anggaran pembangunan yang besar untuk kepentingan masyarakat menjadi mubadzir. Ini bukan semata kesalahan dewan, tetapi karena tidak adanya transparansi Pemkab Pasuruan,” tegas Joko Cahyono.

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Pasuruan TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top