Dana Hibah dan Bansos Bupati Pasuruan Rp 195 Miliar Terancam Gagal Cair
PASURUANTIMES – Salah penganggaran pada APBD 2019 tidak hanya terjadi pada usulan dari jaring aspirasi dewan pada dana hibah dan untuk pedesaan sebesar Rp 80 miliar. Kesalahan serupa juga pada penganggaran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Bupati Pasuruan sebesar Rp 195 miliar.
Jika tidak segera dilakukan rekayasa ulang, dana hibah dan bansos tersebut tidak bisa di realisasikan pada tahun 2019 ini. Dana sebesar Rp 195 miliar tersebut berasal dari dana hibah sebesar Rp 165 miliar dan dana bansos sebesar Rp 30 miliar.
Potensi hangusnya dana hibah dan bansos ini terjadi karena pada saat pembahasan RAPBD 2019, tidak tercantum rincian daftar calon penerima, serta persyaratan lain sebagai keabsahannya. Padahal persyaratan penyaluran dana hibah Bupati yang besarnya lima kali lipat dari dana hibah dewan ini mutlak harus disertakan pada saat pembahasan KUA dan PPAS.
“Pemkab hanya mencantumkan gelondongan dana hibah dan bansos. Mereka tidak melampirkan rincian calon penerima, by name by address seperti ketentuan perundangan. Hal ini sudah kami pertanyaan dalam pembahasan tersebut, tapi mereka tidak bisa menunjukkan detil lampirannya,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono.
Berdasar Permendagri tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, disyaratkan telah tercantum dalam rencana KUA PPAS. Calon penerima dan besaran bantuan sudah terinci dalam RKA dinas terkait. Calon penerima ini juga telah memiliki badan hukum minimal berusia tiga tahun dan telah di verifikasi keabsahannya.
“Surat evaluasi APBD 2019 melarang penganggaran dana hibah dan bansos yang tidak sesuai prosedur dan peraturan pedomannya. Dana hibah Bupati yang besarnya lima kali lipat dari dana hibah dewan, harus dilakukan penyesuaian,” tandas Joko Cahyono.
Atas terbitnya surat dari Pemprov Jatim tertanggal 21 Desember 2018 tentang evaluasi RAPBD 2019, lanjut Joko, tim keuangan Kabupaten Pasuruan harus bekerja ekstra untuk merevisi mata anggaran yang dinyatakan terlarang. Hasil rekayasa anggaran ini nantinya dikonsultasikan kembali pada Pemprov Jatim untuk mendapatkan persetujuan.
“Jangan sampai anggaran besar untuk kepentingan masyarakat menjadi mubadzir. Ini bukan semata kesalahan dewan, tetapi karena tidak adanya transparansi Pemkab Pasuruan,” tegas Joko Cahyono.
-
Teori Aneh di Balik Kelucuan Film Kartun, Spongebob ternyata Melucu untuk Menutupi Kehancuran Pulau
Kalian semua tentunya saat masih kecil suka melihat kartun bukan.
-
Kontroversi RA Kartini : dari Kebenaran Surat, Peringatan Hari Besar Sampai Misteri Kematiannya
Tepat 21 April, masyarakat Indonésia memperingati hari kelahiran Raden Adjeng (RA) Kartini. Berbagai perayaan mengenang perjuangan RA Kartini massif dilakukan diberbagai pelosok daerah. Tapi, selalu ada kontroversi yang sampai saat ini belum terkuat di s
-
10 Pemimpin Negara Terkorup Sepanjang Masa, Siapa Juaranya?
Seorang politikus yang punya jabatan tinggi disuatu negara seperti kepala negara tentu rentan terhadap godaan korupsi.
-
Koalisi Paslon 01 Geger di Surabaya, Siapkan Langkah Hukum
Koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin geger di Surabaya. Hubungan memanas ini terjadi antara DPC PKB Surabaya dan DPC PDIP Surabaya. Sebagai mana diketahui di tingkat pusat PKB dan PDIP merupakan reka
-
Dress Seharga Rp 68,5 Juta Ini Dikritik Warganet Lantaran Mirip Bantal Sofa
Para desainer fashion berupaya terus menyuguhkan desain-desain terbarunya kepada para konsumen.
-
Stress Usai Pemilu, Ketua KPPS Lesanpuro Nekat Lakukan Percobaan Bunuh Diri
Pesta demokrasi yang baru saja berlangsung, turut menyisakan hal yang memilukan. Sebab, seorang Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 7, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, nekat melakukan percobaan bunuh diri (20/4
-
Dua TPS di Malang Berpotensi Coblos Ulang, Ini Kronologinya
Meski berjalan aman dan damai, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 di Kota Malang bisa dibilang tak berjalan mulus. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang menemukan adanya potensi pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS).
-
Pemilu Masih Terasa Panas, Surat Suara Salah Alamat di Kabupaten Malang Sampai Salah Entri KPU di Jakarta
Pemilu 2019 telah usai. Tapi, gelombang saling serang dan adu data hasil pencoblosan terus bergulir dan meramaikan masyarakat. Terutama di media sosial (medsos) dalam berbagai platformnya. Ditambah berbagai komentar para elit politik pusat, baik terkait
-
Ada Reward dan Sanksi Penerapan Zonasi Penerimaan Siswa Baru, Mendikbud: Daerah Taati Aturannya
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 51 Tahun 2018 terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berlaku tahun ini.
-
Artis Ini Punya Wajah Mulus tanpa Cuci Muka? Simak Tipsnya
Memiliki wajah mulus, mungkin keinginan setiap orang. Tapi bagaimana jika memiliki wajah mulus tetapi tanpa mencuci muka?
-
Jokowi Menang, Relawan Milenial Potong Sapi Bobot 1 Ton
Kemenangan pasangan Capres Joko Widodo - KH Mahruf Amin dalam perhitungan cepat disambut sukacita para pendukungnya.
-
Ribut Gara-gara Celup Jari ke Tinta, Pemilih di Kota Blitar Lukai Petugas KPPS
BLITAR-Hanya karena berselisih paham masalah celup jari ke tinta usai nyoblos, seorang pemilih di Kota Blitar melukai petugas KPPS dengan senjata tajam.
Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
