Home / Pemerintahan / Dana Hibah dan Bansos Bupati Pasuruan Rp 195 Miliar Terancam Gagal Cair

Dana Hibah dan Bansos Bupati Pasuruan Rp 195 Miliar Terancam Gagal Cair

Senin, 11-02-2019 - 12:45 WIB
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono.

PASURUANTIMES – Salah penganggaran pada APBD 2019 tidak hanya terjadi pada usulan dari jaring aspirasi dewan pada dana hibah dan untuk pedesaan sebesar Rp 80 miliar. Kesalahan serupa juga pada penganggaran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Bupati Pasuruan sebesar Rp 195 miliar.

Jika tidak segera dilakukan rekayasa ulang, dana hibah dan bansos tersebut tidak bisa di realisasikan pada tahun 2019 ini. Dana sebesar Rp 195 miliar tersebut berasal dari dana hibah sebesar Rp 165 miliar dan dana bansos sebesar Rp 30 miliar.

Potensi hangusnya dana hibah dan bansos ini terjadi karena pada saat pembahasan RAPBD 2019, tidak tercantum rincian daftar calon penerima, serta persyaratan lain sebagai keabsahannya. Padahal persyaratan penyaluran dana hibah Bupati yang besarnya lima kali lipat dari dana hibah dewan ini mutlak harus disertakan pada saat pembahasan KUA dan PPAS.

“Pemkab hanya mencantumkan gelondongan dana hibah dan bansos.  Mereka tidak melampirkan rincian calon penerima, by name by address seperti ketentuan perundangan. Hal ini sudah kami pertanyaan dalam pembahasan tersebut, tapi mereka tidak bisa menunjukkan detil lampirannya,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono.

Berdasar Permendagri tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, disyaratkan telah tercantum dalam rencana KUA PPAS. Calon penerima dan besaran bantuan sudah terinci dalam RKA dinas terkait.  Calon penerima ini juga telah memiliki badan hukum minimal berusia tiga tahun dan telah di verifikasi keabsahannya.

“Surat evaluasi APBD 2019 melarang penganggaran dana hibah dan bansos yang tidak sesuai prosedur dan peraturan pedomannya. Dana hibah Bupati yang besarnya lima kali lipat dari dana hibah dewan, harus dilakukan penyesuaian,” tandas Joko Cahyono.

Atas terbitnya surat dari Pemprov Jatim tertanggal 21 Desember 2018 tentang evaluasi RAPBD 2019, lanjut Joko, tim keuangan Kabupaten Pasuruan harus bekerja ekstra untuk merevisi mata anggaran yang dinyatakan terlarang. Hasil rekayasa anggaran ini nantinya dikonsultasikan kembali pada Pemprov Jatim untuk mendapatkan persetujuan.

“Jangan sampai anggaran besar untuk kepentingan masyarakat menjadi mubadzir. Ini bukan semata kesalahan dewan, tetapi karena tidak adanya transparansi Pemkab Pasuruan,” tegas Joko Cahyono.

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Pasuruan TIMES
TAG'S
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top