Peluang Investasi di Kabupaten Pasuruan Jeblok Rp 10 T, Pengangguran Meningkat 1,61 Persen

Gerbang tol Gempol yang mendukung investasi di Kabupaten Pasuruan.
Gerbang tol Gempol yang mendukung investasi di Kabupaten Pasuruan.

PASURUANTIMES – Masa keemasan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan mengalami tren penurunan dan kian jeblok. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, peluang investasi di kawasan yang di klaim sebagai Segitiga Emas Jatim kian jeblok sekitar Rp 10 triliyun.

Klimaks peluang investasi dan penanaman modal di Kabupaten Pasuruan terjadi pada tahun 2016 yang mencapai Rp 16 triliyun. Kala itu, para pemodal berlomba-lomba menanamkan investasinya di kawasan yang tengah dibangun dua ruas jalan tol, Gempol-Pandaan-Grati-Probolinggo dan Pandaan-Malang.

Namun ketika ruas jalan tol Gempol-Grati sudah beroperasi, ruas jalan tol Probolinggo dan jalan tol Malang segera dioperasionalkan, Kabupaten Pasuruan lamban menyediakan sarana pendukungnya. Penataan rencana detil tata ruang (RDTR) pada kawasan pendukung, belum juga tuntas hingga saat ini.

"Tidak terselesaikannya Perda RDTR tahun 2015 berdampak luas terhadap investasi di Kabupaten Pasuruan. Peluang investasi ini justru akan hilang seiring dibangunnya jalan tol hingga ke Tongas, Probolinggo. Dari sektor UMK dan harga tanah jauh lebih murah," kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, seusai hearing pembahasan Raperda RDTR empat kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Menurut Andri Wahyudi, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perizinan dan investasi pada tahun 2017 mencapai Rp 16 triliyun. Pendapatan ini merosot pada tahun 2018 menjadi Rp 9,5 triliyun. Sementara pada tahun 2019, potensi PAD hanya ditarget sebesar Rp 6,5 triliyun.

"Potensi pendapatan dan investasi ini akan semakin kabur. Calon investor tidak memiliki kepastian ketika akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pasuruan karena ketidakjelasan penataan tata ruang kawasan industri," tandas Andri yang juga Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan.

Anjloknya investasi ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pasuruan. Berdasar data Bappeda Kabupaten Pasuruan, kata Andri, jumlah pengangguran terbuka meningkat 1,61 persen dari tahun 2017 sebesar 4,5 persen naik menjadi 6,11 pada tahun 2018.

"Pembukaan SMK di setiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan justru menambah jumlah pengangguran terbuka. Program kios three in one pada Balai Latihan Kerja Disnaker tidak mampu menyalurkan tenaga kerja yang siap pakai," tandas Andri Wahyudi.

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor : Moch. R. Abdul Fatah
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Pasuruan TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top