Dana Hibah Rp 195 Miliar Rawan Masalah, OPD Penyalur Dana Hibah Belum Ajukan Pencairan

Luly Noermadiono
Luly Noermadiono

PASURUANTIMES – Pencairan dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 195 miliar hingga saat ini belum juga dilakukan di Kabupaten Pasuruan. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat belum mengajukan pencairan dana kepada Bupati Pasuruan.

Warning kalangan dewan agar aparat penegak hukum mengawal pencairan dana hibah yang dinilai unprosedural disinyalir menjadi salah satu faktor kelambanan tersebut. Bahkan Bupati Pasuruan juga meminta agar proses pencairan dana hibah dilakukan verifikasi ulang dan ketat sebelum diberikan kepada masyarakat.

“Sampai saat ini belum ada OPD yang mengajukan pencairan dana hibah. Sebelum diajukan kepada Bupati Pasuruan, OPD diminta untuk mengecek ulang kelengkapan dan persyaratan administratifnya,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Luly Noermadiono.

Menurut Luly, pencairan dana hibah dan bansos tersebut tergantung kesiapan masing-masing OPD. Jika pengajuan pencairan telah mendapat persetujuan Bupati Pasuruan, pihaknya langsung mentransfer pada rekening penerima dana hibah yang jumlahnya mencapai ribuan lembaga tersebut.

“Besaran penerima dana hibah tersebut bervariasi. Klasifikasi penerima dana hibah juga bermacam-macam. Diantaranya, yayasan pendidikan, pondok pesantren, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan,” jelas Luly.

Proses verifikasi calon penerima dana hibah, lanjut Luly, telah dilakukan di masing-masing OPD. Bahkan untuk menjamin penyaluran dana hibah tepat sasaran, seluruh kelengkapan administratif harus di verifikasi ulang secara ketat.

Seperti diberitakan, penganggaran belanja tidak langsung Pemkab Pasuruan, yakni belanja hibah dan bansos Rp 165 miliar dinilai DPRD tidak prosedural. Hasil evaluasi Pemprov Jatim, alokasi dana hibah Rp 165 miliar dan Bansos Rp 30 miliar tidak melalui tahapan yang diatur oleh Permendagri.

“Kami minta aparat penegak hukum mengawal dan mengawasi pencairan dana hibah dan bansos tersebut,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono.

 

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Pasuruan TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top