Produser Sexy Killers Beber Cerita-cerita Menyedihkan di Balik Layar

Salah satu produser Sexy Killers, Arief Fiyanto (pegang mic) saat diskusi usai nobar. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)
Salah satu produser Sexy Killers, Arief Fiyanto (pegang mic) saat diskusi usai nobar. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

PASURUANTIMES, JATIMES – Munculnya film dokumenter Sexy Killer jelang pemilu 2019 menggemparkan masyarakat. Film ini sukses menggiring beberapa orang untuk golput dan tak percaya terhadap pemerintah.

Pro kontra terhadap film karya sutradara Dandhy Laksono ini pun terus bergulir hingga detik ini. Linimasa dipenuhi dengan pendapat-pendapat pribadi netizen yang tak jarang bertentangan satu sama lain.

Beberapa mengkritik film ini karena dirasa tak berimbang dan tendensius. Beberapa ada yang sadar akan kerusakan lingkungan dan menyatakan diri untuk save energy. Beberapa lagi menyindir kaum-kaum yang gemar memakai jargon "pemilu adalah untuk mencegah yang terburuk memimpin".

Terlepas dari itu semua, tak dapat dipungkiri bahwa film berdurasi 1:28:55 tersebut menarik untuk dikulik. Salah satu produser Sexy Killers Arief Fiyanto dalam acara nobar di Malang belum lama ini membeberkan fakta-fakta di balik film kontroversial ini.

Film dokumenter karya rumah produksi WatchDoc berkolaborasi dengan beberapa individu yang aktif di berbagai lembaga lingkungan ini berawal dari diskusi dan keprihatinan mereka akan lingkungan Indonesia yang dirasa makin hancur. "Kemudian kita lihat segelintir orang menikmati kehancuran lingkungan Indonesia ini dan segelintir orang ini seperti tidak tersentuh hukum. Mereka terus berjaya siapapun presidennya mereka tetap ada di pusaran itu," ungkapnya.

Arief sendiri berkesempatan untuk melihat langsung pertambangan batu bara di seluruh Indonesia, mulai dari PLTU di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan memiliki dampak yang menghancurkan.

Lebih lanjut dikatakan Arief, semua masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan batu bara menjadi korban dari aktivitas pertambangan batu bara itu."Di Kalimantan Timur, yakni Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, sepanjang 4 tahun terakhir ini ada sekitar 35 anak yang meninggal karena tenggelam di lubang tambang. Dan negara abai, negara tidak hadir untuk menyelesaikan masalah itu," paparnya.

Menurut Arief, 70 persen wilayah di Samarinda, Kalimantan Timur telah dikavling untuk konsesi tambang. Dan banyak pertambangan-pertambangan yang apabila selesai mengeruk lantas pergi begitu saja, menyisakan lubang-lubang tambang yang selain beracun juga memiliki kedalaman hingga puluhan meter.

Lubang-lubang ini lah yang kemudian banyak memakan korban anak-anak yang melihatnya sebagai arena bermain. "Karena itu memang arena bermain mereka dulunya. Tidak ditutup, tidak ada penanda, kalaupun ada penanda hanya penanda kecil," terangnya.

Dipaparkan pula oleh Arief bahwa masyarakat sekitar telah mengadukan permasalahan ini ke pemerintah, mulai dari gubernur Kalimantan Timur, Menteri Lingkungan Hidup, hingga kantor staf presiden. Akan tetapi hasilnya nihil. Tak ada follow up dari pemerintah.

Di PLTU-PLTU yang lain juga demikian. Menurut Arief, masyarakat lah yang menjadi korban karena pembakaran batu bara. Dampak dari adanya PLTU batu bara sendiri antara lain, pertama yakni ke mata pencaharian masyarakat yang seketika hilang, terutama nelayan dan petani. Kemudian ketika PLTU beroperasi, dampak yang selanjutnya terjadi adalah dampak kesehatan.

Perlu diketahui, PLTU yang ada di Jawa seluruhnya ada di kawasan pesisir, baik di pesisir utara maupun pesisir selatan. Sementara, di luar Jawa, PLTU banyak dibangun di kawasan konsesi yang disebut dengan PLTU Mulut Tambang.

"Jadi PLTU ini rakus akan air, dia perlu air dalam jumlah yang besar untuk menghasilkan uap di turbinnya, untuk memutar turbin kemudian menghasilkan listrik," papar Arief.

Nah, apabila di pesisir, air diambil dari laut. Apabila di konsesi tambang, air yang diambil adalah air tanah dan air sungai. Maka dari itulah dampak adanya PLTU Mulut Tambang di Sumatera dan Kalimantan adalah juga polusi air. "Atas dasar keprihatinan itu kami berpikir ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada upaya untuk menyadarkan segenap rakyat Indonesia bahwa ada masalah yang selama ini begitu sistemik tapi sepertinya pemerintah dari waktu ke waktu tidak peduli," tandasnya.

Malahan, diungkapkan Arief bahwa pemerintah menggadang-gadang bahwa batu bara adalah sumber pendapatan nasional dan sumber listrik yang murah. "Padahal ada cerita-cerita menyedihkan di balik itu," pungkasnya.

Pewarta : Imarotul Izzah
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : JatimTIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top