Ketua KPU : Saya Marah Besar, Tapi Tidak Mungkin Dilampiaskan ke Publik

Ketua KPU Arief Budiman (Ist)
Ketua KPU Arief Budiman (Ist)

PASURUANTIMES, MALANG – Bertambahnya korban jiwa dari para petugas KPPS di berbagai daerah, membuat masyarakat Indonesia berduka. Di tengah keberhasilan menggelar hajatan pemilu paling rumit sedunia ini, tragedi yang menelan korban jiwa menjadi catatan khusus bagi pemerintah.

Dari data KPU hingga pukul 16.30 WIB, petugas pemilu 2019 yang meninggal mencapai 109 jiwa serta 548 sakit dan tersebar di 25 provinsi. Ada penambahan korban jiwa dalam satu hari, yaitu sebelumnya tercatat 91 orang meninggal dunia dan 374 orang sakit yang tersebar di 19 provinsi.

Tragedi itu diperparah dengan adanya berbagai tuduhan kepada penyelenggara pemilu 2019 terkait kecurangan pemilu. Delegitimasi KPU sampai saat ini begitu mudah ditemukan dan tersebar di berbagai akun medsos.

Inilah yang membuat Arief Budiman Ketua KPU RI begitu marah besar. Dirinya secara lugas menyatakan perasaannya tersebut dalam suatu acara. "Saya sebenarnya marah besar. Saat kami dituduh melakukan berbagai praktik kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Karena apa, saya melihat sendiri bagaimana rekan-rekan bekerja keras untuk kepentingan bangsa, tapi malah dituduh melakukan kecurangan," ucapnya, Selasa (23/04/2019) malam.

Arief Budiman melanjutkan, "Tapi tidak mungkin saya melampiaskan kemarahan saya ke publik. Nanti saya dianggap lebay lagi," ujarnya.

Dirinya juga menyatakan, KPU mulai diserang berbagai kabar hoax sejak adanya kesalahan input perolehan suara di situng. Tapi, hal tersebut telah ditindaklanjuti sesuai hasil suara form C1. "Jumlahnya hanya 24 yang dilaporkan masyarakat terkait salah input KPU. Tapi ini terus diulang-ulang. Padahal setiap ada kesalahan input kita koreksi," urai Arief yang menegaskan dengan tragedi pemilu yang menelan ratusan korban dikarenakan beban berat di lapangan.

"Jadi kami ini jangankan untuk berbuat curang, berpikir saja tidak sempat dengan beban yang begitu luar biasa beratnya," tegasnya.

Disinggung terkait adanya asuransi bagi para petugas KPPS yang meninggal maupun yang sakit atau cacat, Arief yang telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Komisi II DPR RI, belum menghasilkan kesepakatan.

Sedangkan KPU sendiri sebenarnya telah menyampaikan adanya bantuan uang dengan nilai puluhan juta bagi para pahlawan pemilu 2019 ini. "Jadi besok kami kembali koordinasi bersama untuk itu. Untuk skema asuransi dari Kemenkeu tidak bisa, sehingga lahir konsep santunan. Ini besok kita rapatkan lagi," terangnya.

Skema santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dari KPU seperti yang sempat disampaikan juga bahwa Rp 30-36 juta untuk yang meninggal. Petugas yang mengalami cacat Rp 30 juta sedangkan yang sakit atau terluka Rp 16 juta. "Kita berharap ini bisa cepat juga diputuskan, karena memang untuk anggaran ada proses administrasi yang panjang. Kita memintanya untuk bisa cepat terkait ini," pungkas Arief.

Pewarta : Dede Nana
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top