Tak Gubris Tuntutan Pembatalan Mutasi 147 Pejabat, Plt Wali Kota Pasuruan Anggap Sesuai Prosedur

Mutasi pejabat di Pemkot Pasuruan
Mutasi pejabat di Pemkot Pasuruan

PASURUANTIMES – Polemik mutasi 147 pejabat di lingkungan Pemkot Pasuruan dianggap selesai. Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo bahkan tak menggubris tuntutan pembatalan fraksi-fraksi di DPRD untuk membatalkan mutasi yang dinilai cacat hukum.

“Tidak menyalahi aturan dan sesuai prosedur. Kami juga sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri,” kata Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo seusai rapat paripurna di DPRD Kota Pasuruan.

Menurut Raharto Teno Prasetyo, proses mutasi pejabat diawali dari usulan yang diajukan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). Tim yang diketuai Sekretaris Kota Pasuruan sudah mempertimbangkan nama dan kepangkatan yang diusulkan untuk menempati posisi baru.

“Baperjakat sudah mempertimbangkan dan memperhatikan kepangkatan minimal untuk menempati jabatan baru. Dari peraturan yang dijadikan acuan (mutasi), saya rasa tidak menyalahi aturan,” tandasnya.

Terkait persoalan kewenangan dalam memutasi pejabat, Raharto Teno yang juga Wakil Wali Kota Pasuruan, mengaku tidak melampaui tugas pokoknya. Sesuai dengan prosedur, pihaknya juga telah mengajukan perizinan kepada Mendagri.

“Soal kewenangan (mutasi) juga tidak ada masalah dan sesuai perundangan. Kami sudah minta izin Mendagri,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) Pasuruan, Lujeng Sudarto menyatakan, kewenangan Plt Wali Kota dalam melakukan mutasi pejabat bukanlah suatu tindakan yang inkonstitusional. Berdasar Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005, adanya larangan mutasi pejabat dikecualikan apabila telah mendapatkan izin dari Mendagri.

“Sehingga jika saat Plt Wali Kota perlu mengeluarkan kebijakan strategis (mutasi) harus meminta izin dulu kepada Mendagri,” tegas Lujeng Sudarto.

Menurutnya, tata kelola  pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang menjalankan roda pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di daerah. Ini bentuk pengejawantahan dari usaha untuk tetap memaksimalkan jalannya roda pemerintahan disaat pejabat defintif (Wali Kota) sedang tidak menjabat.

 

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Pasuruan TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top