Pansus DPRD Rekomendasi Pembatalan Mutasi 147 Pejabat Pemkot Pasuruan

Arief Ilham
Arief Ilham

PASURUANTIMES –  Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pasuruan merekomendasikan pembatalan mutasi 147 pejabat Pemkot Pasuruan 29 April lalu. Pansus menyimpulkan keputusan Plt Wali Kota Raharto Teno Prasetyo itu cacat hukum karena tidak mendapatkan persetujuan menteri dalam negeri (mendagri).

Rekomendasi ini didasarkan atas hasil rapat maraton pansus dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Pasuruan. Ironisnya, hingga tiga kali rapat, Baperjakat tidak bisa menunjukkan bukti fisik persetujuan mendagri atas mutasi yang bukan menjadi kewenangan plt wali kota Pasuruan.

“Pembatalan mutasi wajib dan menjadi sebuah hal yang mutlak dilakukan plt wali kota Pasuruan karena mutasi 29 April 2019 tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau persetujuan tertulis dari mendagri. Pembatalan mutasi diberikan tenggat waktu untuk dilaksanakan maksimal lima hari setelah rekomendasi ini diterima dan harus sudah dikeluarkan surat pembatalan mutasi,” tandas Ketua Pansus DPRD Kota Pasuruan Arief Ilham.

Menurut Arief Ilham, dari konsultasi Kemendagri, terdapat kekeliruan dalam pengajuan surat persetujuan mutasi pejabat tersebut. Setelah dilakukan perbaikan, surat persetujuan tertulis pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dari menteri dalam negeri kepada gubernur Jawa Timur dengan tembusan wakil wali kota Pasuruan baru keluar tanggal 8 Mei 2019. 

“Mutasi dilakukan oleh wakil wali kota Pasuruan pada 29 April 2019 yang artinya tidak mempunyai dasar hukum atau persetujuan mendagri sehingga mutasi cacat dan batal demi hukum,” tandas Arief.

Sengkarut mutasi ini, kata Arief, tidak saja menyangkut kewenangan plt wali kota, tetapi juga proses pengangkatan pejabat yang tidak prosedural dan tidak sesuai kompetensi. Sehingga terjadi lompatan drastis tanpa mempertimbangkan kepangkatan.

“Rekomendasi pansus ini bisa ditindaklanjuti anggota DPRD maupun fraksi dapat menggunakan hak politiknya berupa hak interpelasi,” tegas Arief, yang juga ketua Fraksi Partai Golkar.

 

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Pasuruan TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top