Teno Cabut SK Mutasi Cacat Hukum, Siap Hadapi Interpelasi DPRD Kota Pasuruan

Plt Wali Kota Pasuruan
Plt Wali Kota Pasuruan

PASURUANTIMES` – Kisruh mutasi 147 pejabat Pemkot Pasuruan akhirnya berakhir. 

Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo telah mencabut SK mutasi yang cacat hukum.

Pencabutan SK mutasi ini tidak serta merta membatalkan rotasi organisasi di Pemkot Pasuruan. 

Mereka tetap akan di mutasi karena persetujuan tertulis dari Mendagri sudah diterima. 

Mereka hanya menunggu waktu untuk dilantik kembali dengan dasar SK baru.

“Saya telah menandatangani pencabutan SK mutasi 147 pejabat karena terjadi cacat prosedur. Mutasi itu sudah mendapat persetujuan lisan dari Mendagri, sementara persetujuan tertulis baru diterima setelah mutasi berjalan,” kata Raharto Teno Prasetyo dalam keterangan pers di Pemkot Pasuruan.

Menurut Teno yang juga Wakil Wali Kota, pencabutan SK mutasi ini dilakukan bukan atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD. 

Tetapi karena setelah dilakukan evaluasi, terjadi tindakan unprosedural yakni belum diterimanya persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Kami belum menerima hasil rekomendasi Pansus Dewan. Pencabutan SK ini atas hasil evaluasi,” tandasnya.

Pihaknya sangat menghargai langkah politik DPRD yang akan mempergunakan hak interpelasi dalam menyikapi polemik mutasi pejabat tersebut. 

Ini menunjukkan bahwa iklim politik yang berjalan di Kota Pasuruan sangat dinamis.

“Kami menghargai dan menghormati hak politik anggota dewan,” kata Teno.

Pewarta : Arisandi Pasuruantimes
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Pasuruan TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pasuruantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pasuruantimes.com | marketing[at]pasuruantimes.com
Top