Hasan Chabibie (Foto: istimewa)

Hasan Chabibie (Foto: istimewa)


Editor


Nasib warga Indonesia di perbatasan seolah mengalami keterbelahan identitas, terjebak di antara dua pilihan dan kecintaan negara. Di pedalaman Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, pedalaman Papua dan NTT, beberapa warga negeri ini hidup dalam pelbagai ketertinggalan: akses informasi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Ini fakta di antara gemerlapnya nuansa pendidikan di kota-kota besar dengan sistem kompetitif dan infrastruktur standar internasional.

Tak heran bila perbatasan Indonesia merupakan daerah rawan, karena rasa kecintaan terhadap negara sangat tipis. Terlebih, ketertinggalan di bidang pendidikan menjadikan warga Indonesia di perbatasan merasakan keterbelakangan sebagai warga negara. Menyikapi hal ini, sangat menarik apa yang dilakukan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada beberapa tahun lalu, yang berlanjut hingga sekarang. Di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerataan pembangunaan dan pemberdayaan warga di kawasan terdepan, tertinggal, dan terluar mendapatkan sentuhan utama. 

Pada era kabinet yang lalu, Kemendiknas dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerja sama memperluas layanan pendidikan di wilayah perbatasan, pulau terdepan/terluar, daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah konflik, pascakonflik dan/atau daerah korban bencana. Program ini, menjadi langkah awal untuk menguatkan rasa kebangsaan warga Indonesia di kawasan perbatasan. 

Wilayah kerja sama ini meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pembinaan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan layanan khusus, kebahasaan, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sumber daya manusia pendidikan. Pada tahun ini, Kemendikbud fokus mengembangan inovasi pendidikan di kawasan perbatasan, dengan program utama di bidang teknologi informasi. Meski program-program percepatan sudah dikampanyekan, bagaimana menempatkan strategi pengembangan pendidikan di kawasan perbatasan? 

Pengembangan Kawasan Perbatasan 

Perhatian di daerah perbatasan akan memberikan kontribusi positif untuk kemajuan berpikir, cara pandang dan akses informasi serta pemerataan pembangunan. Melalui program pendidikan di perbatasan yang komprehensif, dari level terbawah sampai perguruan tinggi, tentu akan memacu semangat belajar warga negara kita yang berada di daerah perbatasan. Selain itu, perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan di perbatasan juga akan mengukuhkan konsep pendidikan kesetaraan, yang sebenarnya termaktub dalam Undang-Undang negara kita.

Fakta kebhinekaan warga Indonesia, yang terwariskan dari peradaban Nusantara, sebenarnya merupakan potensi besar untuk mengenal beragam kebudayaan, teknologi lokal yang bersumber dari local wisdom dan mengenali potensi kekayaan alam sesuai dengan perspektif warga lokal. Dengan demikian, pendidikan tidak mengubah identitas warga secara drastis. Selama ini, standar pendidikan disamaratakan dalam perkara hasil akhir, namun tidak dalam akses dan infrastruktur. Padahal, ada ketimpangan yang sangat menonjol sehingga mempengaruhi proses.

Pendidikan kesetaraan melalui peningkatan kualitas dan akses pembelajaran di daerah perbatasan juga merupakan bagian penting dari sistem ketahanan nasional. Sistem pertahanan sebenarnya tak hanya berupa kekuatan militer, namun juga diplomasi dan kekuatan kebudayaan. Kekuatan budaya itu akan muncul jika manusia mampu mengenali, memahami dan merasakan kekayaan lingkungan, yang didukung oleh proses pembelajaran. 

Penulis yakin, peningkatan kualitas pendidikan di perbatasan juga akan menjadi salah satu benteng untuk mengukuhkan sistem pertahanan nasional. Terutama, di daerah perbatasan yang rawan konflik, yang tiap hari batas wilayah negara kita tergerus oleh kekuatan politik negeri lain. Penguatan pendidikan di daerah perbatasan, dengan meningkatkan kualitas dan akses pembelajaran, serta meningkatkan status lembaga dari swasta ke negeri merupakan program penting pendidikan di Indonesia. Daerah perbatasan merupakan wilayah di mana manusia-manusianya mengalami keterbelahan identitas. Keterpecahan identitas (split identity) ini disebabkan kebimbangan mengenali “rumah‘, yakni negara yang mengayomi dan menempatkan masyarakat sebagai warga negara; dengan konsekuensi pemerataan pendidikan, informasi, dan akses politik.

Adanya jarak ruang dan waktu antara pusat pemerintahan dan perbatasan, terutama dalam pemerataan pendidikan dan pembangunan menjadikan warga negara kehilangan identitas serta kecintaannya pada negara. Michael Saltman dalam Land and Territoriality (2002), mengungkapkan, keterbelahan identitas warga yang bimbang mengenai rumah nasionalisme. Hampir senada, Rapport dan Dawson dalam Migrants of Identity: Perception of Home in a WORLD of movement (1998: 4-5) menyatakan bahwa identitas manusia di perbatasan bergerak dalam konteks mengenali ruang.

Dengan demikian, ruang dalam kondisi sosial warga negara di perbatasan adalah ruang kultural dan politik. Pemahaman ruang politik dipengaruhi oleh akses pendidikan, infrastruktur dan kedekatan pemerataan program politik. Sedangkan ruang kultural adalah bagaimana warga di perbatasan menjaga identitas budayanya di tengah gempuran kebimbangan akan nasionalisme dan tawaran identitas budaya negeri lain.

Inovasi Teknologi Informasi

Jika pemerintah sudah peduli dengan pendidikan tinggi di kawasan perbatasan, saatnya untuk mendorong para guru pendidikan dasar di perbatasan dan pedalaman untuk berinovasi. Peningkatan kualitas pendidikan di perbatasan merupakan langkah penting untuk mengokohkan sistem pertahanan nasional di wilayah terluar melalui pendidikan dan budaya. Inovasi di bidang teknologi informasi akan menjadi jembatan komunikasi ruang pembelajaran, yang selama ini menjadi gap sumber daya manusia di negeri ini. Pemerintah perlu memberikan akses, infrastruktur dan prioritas anggaran untuk inovasi pendidikan dan pengembangan teknologi informasi di kawasan perbatasan. 

Mengapa teknologi informasi? Sebab, selama ini yang menjadi kendala pengembangan pendidikan, antara lain infrastruktur pengetahuan dan akses untuk mendapatkan informasi, data, sekaligus laboratorium riset. Sentuhan kebijakan di bidang teknologi informasi, akan memberikan kontribusi positif untuk peningkatan inovasi para pendidik di kawasan perbatasan. Dengan kemudahan mengakses pengetahuan, diharapkan para pendidik dapat memberikan inspirasi bagi murid dan anak-anak muda di kawasan perbatasan. Inilah refleksi penting, di tengah Hari Pendidikan Nasional yang sedang kita maknai bersama. (*)

*Hasan Chabibie, Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta 

Tag's Berita Hasan Chabibie

End of content

No more pages to load