Ilustrasi

Ilustrasi


Pewarta

Editor


Wahyu Widodo*

Guru, yang sekarang disederhanakan menjadi pendidik, menjadi diskursif penting dalam pembenahan sistem pendidikan kita. Pangkalan data (Forlap Dikti) menunjukkan bahwa jumlah pendidik yang diproduksi oleh prodi kependidikan baik PTN maupun PTS di Indonesia mencapai ratusan ribu orang per tahun. 

Akan tetapi, kebutuhan pendidik hanya mencapai puluhan ribu orang per tahun. Selain itu, jumlah mahasiswa yang menempuh program kependidikan (berpotensi sebagai calon guru) sejumlah 1.230.893. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa jumlah pendidik-pengangguran akan terus bertambah tiap tahun ke depan. Sarjana kependidikan yang tidak terserap  di institusi pendidikan akan "mempertahankan hidup" dalam bidang lain.

Bidang kerja yang mereka tekuni tentunya tidak selaras dengan kompetensi yang mereka peroleh di bangku kuliah. Hal ini adalah konsekuensi tidak adanya analisis kebutuhan pendidik di Indonesia,yang digunakan sebagai acuan penerimaan calon pendidik selama kurun waktu tertentu.

Ketiadaan analisis kebutuhan tersebut berakibat pula pada tidak terbendungnya pembukaan prodi kependidikan di sejumlah kampus di tanah air, yang berjumlah 4.812 (jumlah program studi terbanyak). Lantas bagaimanakah dengan kompetensi pendidik kita?.

Hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) tahun 2015, yang mengukur dua bidang kompetensi: pedagogik dan profesional, menujukkan bahwa kompetensi guru di Indonesia tergolong rendah dengan perolehan nilai rata-rata nasional 48,94 yang mengacu pada nilai Standar Kompetensi Minimal (SKM) 5,5 (Kemendikbud, 2016). 

Selain itu, selama satu dasawarsa terakhir profesi guru dianggap menjanjikan secara ekonomi karena membaiknya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan, sertifikasi guru, dan insentif lainnya.

Hal tersebut mengundang masyarakat untuk berkompetisi memasukkan putera-puteri mereka ke prodi kependidikan. Kondisi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perguruan tinggi dengan cara membuka program studi kependidikan.

Hal ini akibat dari liberalisasi perguruan tinggi yang masif sejak tahun 2000an. Mereka  ingin meraup keuntungan di tengah naiknya trend profesi guru. Jadi, rendahnya kompetensi guru bukan semata-mata ketidaksanggupan guru dalam meningkatkan kompetensi, melainkan juga "tempat mereka dilahirkan" bermasalah, yakni program studi kependidikan itu sendiri.

Untuk itu, menata program studi kependidikan adalah penting dan mendesak segera diagendakan oleh pemerintah. Dari pemaparan tersebut melahirkan satu pertanyaan kunci: bagaimanakah kebijakan yang tepat dan bijak untuk melahirkan guru yang bermutu dan berintegritas?

Menziarahi Nisan IKIP

Dari masa kolonial hingga era sekarang ini kebijakan pendidikan di Indonesia diselimuti kegamangan dalam menentukan arah kebijakan dan kekaburan dalam melihat akar masalah. Dasar kebijakan senantiasa didasari atas asal beda dari rezim sebelumya dengan slogan "pementintah baru, kebijakan baru".

Semangat kebaruan tersebut tidak dibarengi dengan pencermatan dan penelaahan kebijakan yang pernah disusun sebelumnya. Suwignyo (2012) mengatakan "Proses perubahan rejim dicirikan oleh politik pelenyapan yang sama sekali abai terhadap pemahaman atas pengalaman historis. Dikotomi dalam memandang sesuatu, model pilihan kaku ‘atau ini atau itu’dan perspektif yang membedakan secara tajam ‘kami’ dan ‘mereka’ menjadi ciri utamanya".

Misalnya pembentukan Instititut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan pendirian universitas di tiap kota di Indonesia adalah upaya mengawinkan penemuan keilmuan terbaru di universitas agar bisa diaplikasikan dan diajarkan di jenjang sekolah di bawahnya.

Dengan demikian, apa yang diajarkan di sekolah selaras dengan perkembangan kemajuan keilmuan. Alasan itulah di masa lalu universitas dan institut keguruan berdampingan di setiap kota (misalnya Universitas Brawijaya dan IKIP Malang; UGM dan IKIP Yogyakarta).

Akan tetapi, pada awal reformasi peng-universitas-an IKIP terjadi secara serentak. Kebijakan tersebut dilandasi pada argumentasi "perhatian yang lebih serius dan integral atas keberlangsungan pendidikan guru" (Suwignyo, 2004).

Kebijakan ini memberangus jati diri IKIP yang sesungguhnya, yakni sebagai pencetak guru yang mumpuni. IKIP mempunyai kewajiban membuka prodi non-kependidikan yang sebenarnya secara infranstruktur mereka belum siap. Jati diri IKIP tersebut lambat laun tergerus. 

Hal yang sama terjadi di universitas yang awalnya sudah fokus ke program studi non-kependidikan ikut membuka program studi kependidikan.

Kebijakan tersebut menuntun pada kondisi objektif saat ini, yakni melimpah dan mewabahnya prodi kependidikan dan sarjana kependidikan yang tidak terserap dalam institusi pendidikan. Untuk itu, penataan dan pengetatan program studi kependidikan harus segera diwujudkan oleh pemerintah.


Penataan dan Pengetatan Program Studi Kependidikan


Penataan berfokus pada pembinaan berkelanjutan terhadap program studi kependidikan yang sudah ada atau sudah (terlanjur) dibuka izin operasionalnya, sedangkan pengetatan berarti pada pembatasan pembukaan prodi kependidikan dengan cara meningkatkan syarat standar minimal pengajuan pembukaan izin operasionalnya.

Program studi kependidikan yang sudah memeroleh izin operasional dibina dan dipantau perkembangannya. Standar capaian  yang belum dilengkapi harus segera dipenuhi oleh universitas/lembaga penyelenggara program studi kependidikan dalam jangkau waktu tertentu.

Misalnya, pemenuhan dalam bidang sarana dan prasarana, universitas/lembaga penyelenggara program studi kependidikan harus sudah mempunyai sekolah laboratorium dari SD sampai dengan SMA/SMK sebagai sarana mahasiswa kependidikan mempraktikkan perangkat pembelajaran mereka.

Adanya laboratorium pengajaran (laboratorium micro-teaching) yang di dalamnya memuat media-media pembelajaran yang terbaru dan canggih misalnya smart-board.

Apabila universitas/lembaga penyelenggara tidak memenuhi atau tidak ditemukan adanya usaha kemajuan dari tahun sebelumnya (tahun terakhir pengajuan akreditasi), maka Dirjen Dikti berhak mencabut izin operasional program studi yang bersangkutan.

Dengan penataan, pembinaan, dan pengawasan yang berkelanjutan tersebut, akan memacu program studi kependidikan untuk memberikan usaha terbaik mereka dalam mencetak guru yang mumpuni.

Memilih Benih Unggul Calon Pendidik

Setelah usaha penataan penyelenggara program studi kependidikan, pemerintah juga harus ikut andil dalam mengawasi pemilihan calon mahasiswa kependidikan.

Mahasiwa program studi kependidikan harus benar-benar mewakafkan diri sepenuhnya untuk menjadi guru yang mumpuni dan profesional.

Untuk mewujudkan itu, harus diselenggarakan seleksi yang ketat untuk menyeleksi mahasiswa kependidikan dengan membuka jalur seleksi tersendiri di luar SBMPTN, SNMPTN, dan SPMK, yakni jalur khusus calon mahasiswa kependidikan.

Dalam kaitan ini, Indonesia pada tahun 1960an pernah mempunyai pengalaman dengan adanya SPG (Sekolah Pendidikan Guru), yang waktu itu setara SMA.

Artinya seleksi menjadi guru sudah dilakukan sejak dari jenjang SMP/SLTP melalui serangkain tes yang bertahap dan rumit hanya siswa yang cerdas dan lulus teslah yang bisa masuk ke SPG.

Usaha tersebut mengisyaratkan arti penting bahwa memilih calon guru tidak main-main karena menjadi guru adalah darma suci dari merekalah pemimpin, teknokrat, sarjana semua bidang ilmu itu lahir.

Melalui seleksi yang ketat dan bertahap akan mengikis anggapan bahwa calon sarjana kependidikan "mutu intelektualnya kelas kedua atau ketiga" (Suparno, 2005).

Dengan usaha tersebut, lambat laun citra dan wibawa guru yang redup di masyarakat akan pulih kembali.

Apresiasi terhadap kinerja pendidik tidak hanya melalui pemberian tunjangan saja, tetapi lebih dari itu melakukan kebijakan konkret yang membawa dampak kebaikan yang siginifikan bagi masa depan pendidikan kita.

Masa depan republik ini di tangan generasi muda yang terdidik. Akan tetapi, generasi muda tersebut bisa menjadi generasi terdidik atau tidak, tergantung siapa yang mendidik mereka. Pendidik yang baik hanya bisa mendidik dengan baik pula, apabila mereka mengenyam pendidikan yang benar-benar .

Maka, benar lah kata Driyarkara (1980) “Guru yang hanya menjadi guru dengan secara kebetulan tidak akan menjadi guru yang betul-betul”.Guru yang betul-betul hanya bisa diperoleh melalui serangkaian pemilihan bibit benih unggul calon pendidik.(*)


*Staf Pengajar pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

Tag's Berita Calon Pendidik

End of content

No more pages to load