Pengadaan kantor Camat Panggungrejo yang merugikan keuangan negara Rp 2,9 miliar.
Pengadaan kantor Camat Panggungrejo yang merugikan keuangan negara Rp 2,9 miliar.

Nasib dana talangan dari hasil gratifikasi sebesar Rp 200 juta untuk menutup temuan kerugian keuangan negara akan ditentukan dari audit lanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Uang yang asal usulnya dari setoran fee rekanan proyek kepada Wali Kota Setiyono bisa jadi dianggap bukan sebagai pelunasan kewajiban atas kerugian negara sebesar Rp 2,9 miliar.

“Proses pemeriksaan keuangan akan selesai dengan dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Saat ini kami belum bisa memberikan keterangan,” kata Diva Mahendra, tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jatim, seusai pertemuan dengan jajaran Pemkot Pasuruan.

Seperti diberitakan, dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dengan terdakwa M Baqir, terungkap bahwa Wali Kota Setiyono memberikan sumbangan Rp 200 juta untuk membayar denda pengembalian kepada BPK RI. Uang tersebut diberikan kepada Amin, Camat Panggungrejo untuk disetorkan kepada kas daerah sebagai angsuran denda dari total pengembalian Rp 2,9 miliar.

Padahal berdasar rekomendasi BPK, pengembalian uang negara itu dibebankan kepada Handoko, sebagai pemilik lahan yang dibeli Pemkot Pasuruan. Namun faktanya, justru Wali Kota Setiyono memberikan dana talangan Rp 200 juta untuk menutup kerugian negara tersebut. Ironisnya, dana talangan itu berasal dari hasil setoran gratifikasi rekanan pelaksana proyek.

Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo menyatakan, kedatangan tim pemeriksa BPK RI merupakan kegiatan rutin dalam rangka pemeriksaan keuangan daerah. Tim BPK ini tidak secara khusus membahas pengembalian kerugian negara yang berasal dari hasil gratifikasi Wali Kota Setiyono.

Menurut Wawali Teno, pihaknya juga belum menentukan sikap atas pengakuan adanya dana talangan untuk menutup kerugian negara. Pihaknya akan menunggu proses audit keuangan lanjutan dari BPK RI.