Gedung DPRD Kota Pasuruan.

Gedung DPRD Kota Pasuruan.



Belum tuntas nasib 147 pejabat Pemkot Pasuruan yang belum mendapatkan surat hadap, kini muncul persoalan baru. Kalangan anggota dewan kini tengah menyiapkan langkah politik, yakni hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan Plt Wali Kota Raharto Teno Prasetyo yang dianggap cacat hukum itu.

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Pasuruan Arief Ilham mengatakan, usulan hak interpelasi direspons positif oleh fraksi-fraksi lain. Sebab,  saat sidang paripurna beberapa hari lalu, fraksi-fraksi tersebut juga mempersoalkan mutasi pejabat yang ditengarai banyak penyimpangan prosedur.

“Kami sudah bertemu fraksi-fraksi lain. Mereka sepakat untuk mempertanyakan persoalan mutasi pejabat,” ujar Arief Ilham.

Menurut Arief Ilham, hak politik yang akan digunakan tersebut bisa hak interpelasi ataupun pembentukan panitia khusus (pansus) mutasi pejabat. Hal ini tergantung kesepekatan anggota dewan yang akan diputuskan pada rapat internal. “Hak interpelasi atau pembentukan pansus yang akan digunakan, tergantung keputusan rapat internal dewan,” tandas Arief Ilham.

Sementara itu, Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) Ismu Hardiyanto meragukan plt wali kota mengantongi izin mendagri terkait mutasi pejabat. Pasalnya, mendagri telah mengeluarkan SE No 821/970/SJ yang dalam salah satu klausulnya menyatakan bahwa untuk pengisian jabatan yang dilakukan oleh plt wali kota, izin diberikan pada pengisian kekosongan jabatan dengan sangat selektif.

“Jadi, hanya pada jabatan yang kosong, tidak menyeluruh sebagaimana yg dilakukan wakil wali kota. Tidak mungkin kiranya mendagri akan mengeluarkan izin yang justru bertabrakan dengan SE (surat edaran) yang telah dikeluarkannya. Jadi, kami tetap minta pembatalan mutasi dan siap mengikuti dinamika di dewan dalam menyikapi mutasi kontroversial,” tandasnya.


End of content

No more pages to load