Kantor DPRD Kota Pasuruan.

Kantor DPRD Kota Pasuruan.



Panitia Khusus (Pansus)  Mutasi 147 pejabat bentukan DPRD Kota Pasuruan bergerak cepat menyikapi sengkarut proses mutasi pejabat yang dianggap cacat hukum. 

Pansus yang dibentuk pada Selasa malam, langsung memanggil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Pasuruan, Rabu siang.

Sayangnya, dalam rapat Pansus tersebut, Tim Baperjakat yang diketuai Sekretaris Kota Pasuruan, Bahrul Ulum, tidak bisa menunjukkan surat izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang dijadikan dasar hukum Plt Wali Kota Raharto Teno Prasetyo memutasi 147 pejabat. 

Alasannya, surat izin Mendagri tersebut disimpan Raharto Teno Prasetyo yang saat ini menjabat Wakil Wali Kota Pasuruan.

“Tim Baperjakat yang hadir belum lengkap. Mereka juga tidak membawa  surat izin Mendagri yang menjadi dasar mutasi pejabat. Kami akan rapat lagi, dan mereka harus bisa menunjukkan surat izin tersebut,” kata Ketua Pansus Mutasi, Arief Ilham.

Menurut Arief Ilham, dari lima orang tim Baperjakat yang dipanggil, hanya tiga orang yang datang. 

Mereka adalah Sekretaris Kota (Sekkota) Pasuruan, Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD), dan Kepala Inspektorat.

"Dua lainnya mangkir tidak memenuhi undangan rapat dari tim Pansus mutasi ini," katanya.

Dalam rapat Pansus tersebut, lanjut Arief Ilham yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, sedianya akan menelisik dasar hukum dan kewenangan Plt Wali Kota Pasuruan mengambil kebijakan strategis. 

Selain itu juga menyangkut karut marut dan ketidak sesuai jabatan dan kepangkatan aparatur sipil negara (ASN) yang menempati posisi barunya.


End of content

No more pages to load