Logo Pemkot Pasuruan.

Logo Pemkot Pasuruan.



Rapat Panitia Khusus (Pansus) Mutasi pejabat DPRD Kota Pasuruan kembali menemui jalan buntu. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Pasuruan yang dihadirkan kembali dalam rapat Pansus Mutasi, tetap tidak bisa menunjukkan bukti surat izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Alasannya, surat izin Mendagri yang menjadi salah satu dasar hukum mutasi 147 pejabat “disembunyikan” Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo. Sementara Raharto Teno Prasetyo, sejak Rabu kemarin dilaporkan berada di Jakarta untuk mengikuti Musrenbangnas.

Ketua Pansus Mutasi DPRD Kota Pasuruan, Arief Ilham, menyatakan kekecewaannya atas ketidakjelasan dokumen penting tersebut. Padahal, dokumen itu akan menjadi jawaban atas persoalan mutasi yang oleh fraksi-fraksi di DPRD dianggap cacat hukum dan harus dibatalkan.

“Rapat Pansus hanya dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kemarin kami sudah meminta agar Baperjakat membawa surat izin Mendagri. Kenyataannya, hari ini masih belum bisa ditunjukkan. Alasannya, disimpan Plt Wali Kota,” kata Arief Ilham.

Menurutnya, dokumen penting tersebut tidak selayaknya disimpan Plt Wali Kota Pasuruan. Sekalipun disimpan, Baperjakat semestinya bisa mengambil dokumen yang tersimpan di ruang kerja Plt Wali Kota Pasuruan.

“Apa mungkin, dokumen itu dibawa ke Jakarta. Sehingga Baperjakat tidak bisa minta izin untuk mengambil dokumen tersebut,” tandas Arief Ilham yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pasuruan.


End of content

No more pages to load