Ketua DPRD menghadiri pelantikan pejabat Pemkot Pasuruan.

Ketua DPRD menghadiri pelantikan pejabat Pemkot Pasuruan.



Mutasi pejabat di Pemkot Pasuruan kembali berulang setelah Plt Wali Kota Pasuruan mencabut SK mutasi yang cacat hukum. 

Mutasi kali ini tetap merotasi pejabat eselon III dan IV yang telah diambil sumpahnya pada 29 April lalu.

Dari 147 pejabat lama yang diangkat kembali, satu orang pejabat Lurah Mayangan dilakukan peninjauan ulang. 

Ini menyusul hasil evaluasi dan masukan dari Baperjakat Pemkot Pasuruan.

“Lurah Mayangan dilakukan peninjauan ulang, sedangkan pejabat lainnya tetap seperti semula. Nama-nama ini yang sudah kami usulkan dan mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” kata Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo usai pelantikan.

Pada Selasa lalu, Plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo telah mencabut SK mutasi yang cacat hukum. 

Pembatalan ini karena surat persetujuan dari Mendagri terbit setelah dilakukan pelantikan. 

Persetujuan Mendagri ini menjadi dasar hukum bagi Teno yang saat ini masih menjabat Wakil Wali Kota Pasuruan.

Sementara itu, DPRD Kota Pasuruan tetap menjadwalkan sidang paripurna hak interpelasi atas sengkarut mutasi pejabat tersebut. 

Usulan hak interpelasi ini merupakan salah satu rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) yang menelisik karut marut mutasi di Pemkot Pasuruan.

“Hak interpelasi akan menilai kebijakan Plt Wali Kota tentang mutasi yang amburadul. Pemkot telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan mutasi telah mendapat persetujuan Mendagri. Ini terbongkar setelah Pansus memanggil tim Baperjakat Pemkot Pasuruan,” kata Arief Ilham, mantan ketua Pansus mutasi.


End of content

No more pages to load